MAUMERE-LENTERAPOS, Dokumen elektronik hasil survei Charta Politika Indonesia terhadap preferensi sosial dan politik masyarakat Sikka yang beredar menempatkan Fransiskus Roberto Diogo (Robi Idong) lebih dikenal oleh responden dibanding Alexander Longginus.
Padahal keduanya sama sama tokoh PDI-Perjuangan Kabupaten Sikka, sama sama mantan Bupati Sikka. Alex Longginus juga pernah menjabat sebagai Ketua DPC PDI-P Kabupaten Sikka sebelum berganti ke Robi Idong sampai sekarang.
Dokumen survei elektronik Charta Politika Indonesia ini disebut sebut adalah hasil survei tahap 1 yang diadakan oleh DPD Partai Golkar Kabupaten Sikka terhadap sejumlah nama yang ikut dalam kontestasi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sikka 2024-2029.
Berikut 10 dari 20 nama cabup-cawabup yang disurvei pada periode 18-22 .Juni 2024 dengan metode Multistage Random Sampling dengan 400 responden di 21 kecamatan di Kabupaten Sikka, (Margin of Error 4,9 %)..
Sesuai urutan; Robi Idong (41,0 %), Alex Longginus (16,8 %), Florianus Mekeng (8,0 %), Juventus Prima Toris Kago (7,0 %), Fransiskus Stephanus Say (5,8 %), Suitbertus Amandus (3,0 %), Bernadus Ratu (2,8%), Albertus Ben Bao (2,5 %). Kensius Didimus, (1,8 %), Fidel Nogor (1,5 %),
Disukai Pemilih Perempuan
Sementara, berdasarkan kondisi demografi; (gender, usia, agama, tingkat pendidikan), tingkat keterpilihan Robi Idong lebih tinggi dibanding sejumlah nama lain.
Berdasarkan gender, 50 % responden pemilih perempuan memilih Robi Idong. Berdasarkan usia (rentang usia 17-lebih 60 tahun) lebih memilih Robi Idong. Berdasarkan tingkat pendidikan, 78 % responden pemilih yang tidak pernah sekolah lebih memilih Robi Idong.
Berdasarkan agama, 60 % responden pemilih Protestan lebih memilih Robi Idong, 44 % responden pemilih yang beragama Islam lebih memilih Robi Idong dan 48 % responden pemilih Katolik lebih memilih Robi Idong.
Seperti diberitakan lenterapos sebelumnya, Sekretaris DPD Partai Golkar Kabupaten Sikka, Nafarrete Situmekeng mengaku tidak tahu menahu soal beredarnya dokumen elektronik hasil survei Charta Politika Indonesia ini.
“Dokumen hasil survei kami hanya berikan kepada para calon yang mendaftar biaya survei. Kalai sekarang beredar, kami tidak tahu menahu. Itu diluar kendali kami. Kami juga ingatkan kepada para calon supaya dokumen survei tidak boleh bocor. Coba tanya ke para calon,” ungkapnya. (VT) .