MAUMERE-LENTERAPOS.ID, Pengamat hukum dan pemerhati sosial kemasyarakatan, Marianus Gaharpung menyebutkan uji petik yang dilakukan oleh 15 anggota DPRD Kabupaten Sikka dalam Pansus Perumda Wairpuan dengan berkonsultasi ke ibukota Jakarta terkesan buang-buang anggaran.
Menurut dia, ketika suatu perusahaan menggunakan uang negara di dalam melakukan pelayanan masyarakat, maka wajib diaudit oleh lembaga resmi yang diatur dalam peraturan perundangan- undangan.
Lanjutnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) adalah lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945.
Dengan demikian BPK memiliki peran untuk memastikan pengelolaan keuangan negara tersebut dapat terwujud yaitu mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.
“Artinya ketika BPK sudah melakukan audit terhadap Perusahaan Daerah Wairpu’an, maka dari aspek legalitas sudah selesai tidak ada masalah sama sekali dan rekomendasi BPK atas hasil auditnya dianggap sah atau tidak bermasalah dengan hukum,” papar dia, Selasa 11 Januari 2022 melalui rilis yang diterima media di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur.
Dikatakan dia, BPK adalah lembaga negara tingkat kewenangan dan tanggungjawab jauh di atas lembaga DPRD apalagi setingkat pansus yang dibentuk secara tentatif untuk penanganan kasus- kasus tertentu.
” Sejatinya, ketika tidak ada temuan BPK adanya kerugian negara, maka pansus wairpu’an harusnya selesai berfungsi kalau tetap ngotot ke Jakarta berarti anggota pansus meragukan rekomendasi BPK. Dan, barangkali baru pertama terjadi di Sikka, pansus meragukan rekomendasi BPK yang adalah lembaga negara,” tegas Marianus
Oleh karena itu, menurut dia ada dugaan pansus Perumda Wairpu’an hanya mau cari-cari kesalahan dan sekaligus meragukan eksistensi BPK sebagai lembaga negara yang diberi kewenangan oleh konstitusi UUD 1945 untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan uang negara.
“Pansus DPRD Sikka ke Jakarta untuk uji petik tentang harga meragukan apa yang sudah dilakukan BPK?. Ini luar biasa kehebatan dan kecerdasan anggota pansus ke Jakarta dengan menghabisi dana Rp 600 juta,” ucapnya
Ia juga mempertanyakan dana begitu besar dan juga dirinya meminta dana tersebut untuk dirincikan sehingga masyarakat Sikka tidak curiga terhadap penggunaan uang tersebut.
“Padahal di daerah banyak sekali proyek yang mangkrak. Proyek yang masa kerjanya habis tetapi proyeknya belum rampung, mengapa anda- anda tidak urus masalah tersebut tetapi mengejar hal- hal yang sudah jelas diaudit BPK tidak ada temuan kerugian negara,” tandas dia.
Ia pun juga mengingatkan Sikka dalam beberapa waktu kedepan sangat sulit keuangan. Mengapa pansus harus ke Jakarta habisin dana Rp 600 juta dimana nurani anggota pansus sekalian.
“Kredibilitas anda sekalian sebagai anggota dewan sedang diuji petik oleh warga nian tana Sikka dengan melihat keseriusan kerja anda sekalian apa benar untuk kepentingan rakyat atau sebaliknya?,” tanya dia.(AL).
